Komunisme indonesia

Indonesia dan komunisme

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa.

Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Sejarah komunisme di indonesia

Era pra-Perang Kemerdekaan
Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang sudah terbentuk.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang.

Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan "Kota Merah" setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam Sarekat Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut sebagai "SI Merah". ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa.

Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI.

Kehancuran PKI fase awal bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia-Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena Komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikan, namun para tokoh PKI lainnya tidak menggubris usulan tersebut, kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut, karena telah mencoba menghentikan pemberontakan dan memengaruhi cabang-cabang PKI.

Era Perang Kemerdekaan

Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Soviet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit.

Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun, di sana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini.[2]
Era pasca-Perang Kemerdekaan RI
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani.[3]

Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada PKI. Terutama setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok Komunis Uni Soviet). Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara.

Beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap ke kiri-kirian itu antara lain:
Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces)
Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur
Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.

Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter, selain itu juga terdengar desas-desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, namun beberapa ilmuwan menduga, bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu.[4]

Pasca Gerakan 30 September

terjadi pengambinghitaman kepada orang-orang komunis oleh pemerintah Orde Baru. Terjadi "pembersihan" besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara limaratus ribu sampai duajuta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September, para "tertuduh komunis" ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sementara bagi "para tertuduh komunis" yang tetap hidup, setelah selesai masa hukuman, baik di Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.[5]

Era pasca-Reformasi

Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan haluan kiri lainnya, mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun secara hukum, belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.