Apa yang Membunuh Janji Didirikannya Komunisme Muslim?

[ John T. Sidel ]

Selama momen singkat setelah pemberontakan kaum Bolshevik pada 1917, revolusi tampak akan menyapu hamparan luas dunia di bawah panji persatuan Komunisme dan Islam.

Pan-Islam muncul pada dekade akhir Kekaisaran Utsmaniyah atas upaya Sultan Abdulhamid II mengklaim gelar kalifah bagi seluruh umat muslim. Bentuk baru pendidikan dan organisasi Islam mulai muncul di penjuru dunia Arab dan di luarnya. Dari Mesir dan Irak hingga India dan kepulauan Indonesia, Islam menjadi seruan perang melawan kolonialisme dan imperialisme Eropa.

Kekuatan mobilisasi Islam menarik perhatian aktivis komunis pada tahun 1910an dan 1920an. Kaum Bolshevik, yang tak memiliki infrastruktur organisasi di wilayah luas yang mayoritas Muslim dan sebelumnya di bawah jajahan Kekaisaran Rusia, membangun aliansi dengan kaum reformis Islam di wilayah tersebut. Mereka membentuk komisariat khusus untuk Urusan Muslim yang dipimpin seorang Bolshevik dari suku Tatar bernama Mirsaid Sultan-Galiev dan menjanjikan didirikannya suatu “Komunisme Muslim” yang khas di penjuru Kaukasus dan Asia Tengah. Selama Kongres Rakyat Timur tahun 1920 di Baku, yang kini menjadi wilayah Azerbaijan, ketua Komintern, Grigory Zinoviev, seorang yahudi-Ukraina, menyerukan “jihad” melawan imperialisme barat.

Tapi sebagaimana kita ketahui, Komunisme dan Islam gagal berpadu dalam suatu aliansi yang bertahan lama. Di awal Perang Dingin, keduanya tampak berseberangan tak terdamaikan. Pandangan berbeda tentang Komunisme memecah-belah kaum Muslim di penjuru Asia, Afrika dan Timur Tengah dalam perjuangan kemerdekaan dan emansipasi mereka selama paruh kedua abad ke-20. Suatu jihad anti-komunis secara fundamental merombak Afghanistan pada 1980an dan berperan memberi panggung bagi kelahiran Al Qaeda dan lahirnya bentuk baru terorisme Islamis.

Walau demikian, pada masa revolusi Rusia, prospek penyatuan kekuatan Komunisme dan Islam tampak sangat terang. Mungkin itu paling terang terlihat di kepulauan Indonesia yang saat itu jajahan Belanda: Pada 1917-1921, para pengorganisir buruh sayap kiri bekerja sama berdampingan dengan para ulama Islam dan pedagang muslim yang taat dalam membangun gerakan massa terbesar di Asia Tenggara.

Dalam dekade berikutnya, aktivis buruh Indonesia telah membangun serikat buruh yang kuat mewakili para pekerja di jaringan kereta api yang ekstensif melayani ekonomi perkebunan yang luas di Jawa dan Sumatera. Pada 1917,
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), atau Perserikatan Demokratik-Sosial Hindia, telah berkembang dari pengorganisiran buruh di antara para pekerja kereta api menjadi bentuk aktivisme sosial dan aksi politik melawan kekuasaan kolonial.

Para anggotanya secara khusus bergabung dengan Sarekat Islam, organisasi yang didirikan pada 1912 sebagai asosiasi pedagang batik muslim yang berubah menjadi gerakan kerakyatan yang lebih luas dan menggelar pengerahan massa (vergadering ) dan pemogokan di penjuru Jawa. Pengaruh sosialis dalam Sarekat Islam telah terlihat dalam kongres gerakan itu pada 1916, ketika Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai “Bapak sosialisme dan pelopor demokrasi ” dan “ sosialis sejati .”

Revolusi Rusia menginspirasi Sarekat Islam lebih jauh lagi. Pada akhir 1917, para aktivis Perserikatan Demokratik-Sosial Hindia telah memulai agitasi pengorganisiran di antara tentara Belanda berpangkat rendah di Hindia. Meminjam keberhasilan taktik kaum Bolshevik di Rusia, ratusan pelaut dan tentara direkrut dengan harapan melancarkan pembangkangan dan pemberontakan.

Pihak berwenang kolonial Belanda segera menangkap dan memenjarakan para aktivis dan memerintahkan pembuangan mereka dari Hindia.
Namun pada tahun 1920, Perserikatan Demokratik-Sosial Hindia menamakan dirinya Perserikatan Komunis Hindia, menjadi partai komunis pertama di Asia yang bergabung dengan Komintern. Sejumlah perserikatan baru dibentuk di Jawa dan Sumatera. Petani pedesaan dimobilisasi melawan tuan-tanah. Pemogokan kereta api selama beberapa saat melumpuhkan wilayah perkebunan di Sumatera Timur.

Dalam konteks inilah tokoh legendaris Tan Malaka pertama muncul. Seorang keturunan keluarga aristokrat Sumatera Barat, Tan Malaka mengalami masa Perang Dunia I sebagai mahasiswa di Belanda. Ia bersentuhan langsung dengan para aktivis dan gagasan sosialis, serta menyaksikan langsung Revolusi Troelstra yang berumur pendek pada akhir 1918, ketika kaum demokrat-sosial Belanda dengan singkat berupaya mengemulasi pemberontakan revolusioner yang sedang berlangsung di Jerman. Pada 1919, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan segera terjun mengorganisir buruh. Ia bergabung dengan partai komunis lokal yang masih embrionik, dengan cepat naik menjadi pimpinannya–sebelum pemerintahan kolonial memaksanya pergi ke pembuangan, dan kembali ke Belanda pada awal 1922.

Maka dengan pengalaman awalnya menakar potensi revolusioner dalam mengombinasikan Komunisme dan Islam, Tan Malaka tampil dalam kongres Komintern keempat di Moskow dan Petrograd pada 1922. Di sana, ia memberikan pidato tak terlupakan tentang kemiripan antara Pan-Islamisme dan Komunisme. Pan-Islamisme tidaklah relijius per-se , menurutnya, tapi lebih berupa “ persaudaraan antara semua rakyat Muslim, dan perjuangan pembebasan bukan saja rakyat Arab, tapi juga rakyat India, rakyat Jawa dan semua rakyat Muslim tertindas “. “Persaudaraan ini,” tambahnya, “berarti praktek perjuangan pembebasan bukan saja melawan kapitalisme Belanda tapi juga Inggris, Perancis dan Italia, dengan begitu melawan kapitalisme dunia keseluruhan .”

Notulen resmi rapat tersebut mencatat bahwa seruan bersemangat Tan Malaka untuk membangun aliansi antara Komunisme dan Pan-Islamisme disambut dengan “tepuk tangan meriah.” Namun memoarnya mencatat bahwa setelah tiga hari perdebatan panas menyusul pidatonya, ia secara formal dilarang untuk berkontribusi langsung dalam rapat itu. Kesimpulan resmi dari Kongres Komintern Keempat, termasuk “Tesis tentang Persoalan Timur, ” tercatat ambigu menyikapi persoalan Pan-Islamisme dan secara mengejutkan bisu terkait Indonesia, meskipun gerakan di sana jauh lebih berhasil daripada mobilisasi komunis manapun di wilayah yang saat itu disebut Timur.

Aliansi antara Komunisme dan Islam tidak terwujud, baik di Indonesia maupun negeri lainnya. Kekuatan komunisme sebagai suatu gerakan, adalah kemampuannya memobilisasi buruh untuk memperjuangkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik melalui serikat buruh, apakah di Baku yang kaya minyak atau perkebunan di Jawa dan Sumatera. Tapi sebagai bentuk pemerintahan, komunisme berarti kekuasaan satu partai, ekonomi komando dengan pertanian kolektif dan kendali partai-negara atas semua aspek kehidupan–termasuk agama.
Islamisme, kebalikannya, adalah basis yang lebih luas dan selalu terbuka maupun ambigu bagi aktivitas politik. Di Jawa dan dimanapun, “Islam” menjadi panji bagi pedagang muslim untuk menyaingi penetrasi ekonomi kaum non-muslim dan merupakan infrastruktur pengorganisiran di pedesaan, sebagian besar melalui sekolah-sekolah Islam. Secara politik, Islam adalah konsep yang fleksibel: Ulama dan aktivis Islam bisa saja mendukung kolonialisme, komunisme atau kapitalisme.

Di Indonesia, ketegangan antara pimpinan Komunis dan Islam telah mulai memecah Sarekat Islam di awal 1920an. Kaum komunis mendesakkan eskalasi pemogokan dan protes, sementara, pimpinan Islam menganjurkan kerja sama dengan pihak berwenang kolonial Belanda. Sarekat Islam bubar di hadapan represi Belanda setelah pemberontakan gagal pada 1926-1927.

Pada akhir 1940an, partai-partai Islam menentang Partai Komunis Indonesia (PKI) selama perjuangan kemerdekaan. Partai-partai Islam tak nyaman dengan pendirian kaum komunis yang menekankan bahwa kemerdekaan dari penjajahan Belanda disertai dengan penggulingan hak-hak kebangsawanan dan upaya mewujudkan bentuk-bentuk kepemilikan Sosialis terhadap tanah dan industri. Konflik ini berlanjut hingga periode awal paska kemerdekaan. Organisasi-organisasi Islam secara aktif terlibat dalam pembantaian anti-komunis pada 1965-1966 yang menghancurkan PKI dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa di penjuru Indonesia.

Pada titik ini, pola antagonisme telah kokoh terbentuk di penjuru dunia muslim, dan ini bertahan sepanjang Perang Dingin. Batasan institusional dan ideologis antara Komunisme dan Islamisme semakin mengeras, memupuskan prospek bagi eksperimen baru dalam pembangunan aliansi politik.

Di wilayah muslim Uni Soviet, negara-partai merepresi institusi Islam terkait peribadatan, pendidikan, asosiasi dan urusan haji, yang dipandang sebagai rintangan bagi transformasi ideologi dan sosial menurut garis komunis. Di wilayah berdirinya negara Islam, politik sayap kiri sering diasosiasikan dengan penistaan dan dilarang. Di negeri seperti Sudan, Yaman, Suriah, Irak dan Iran, partai komunis dan sayap kiri lainnya bersaing sengit dengan partai islamis untuk berkuasa.

Kegagalan kekuatan revolusioner melakukan mobilisasi di bawah panji persatuan Komunisme dan Islam berdampak memecah belah umat muslim; pertama, melemahkan kapasitas perjuangan dalam melawan kolonialisme di paruh pertama abad ke-20 dan kemudian dalam menghadapi kebangkitan otoriterianisme di penjuru dunia muslim. Dampak lainnya adalah menstimulasi bentuk baru mobilisasi kaum Islamis dukungan AS yang anti-soviet selama Perang Dingin–termasuk beberapa yang berubah menjadi kelompok teroris anti-barat yang merebak dan mencirikan dunia saat ini.

Perpecahan antara kaum kiri dan Islamis di Mesir setelah kejatuhan Presiden Hosni Mubarak pada 2011 juga berperan memberikan panggung bagi kembalinya kekuasaan militer di negeri itu pada pertengahan 2013. Ketegangan serupa memecah kaum oposisi terhadap Presiden Bashar al-Assad di Suriah, membuka jalan bagi terperosoknya negeri itu ke dalam perang saudara selama enam tahun ini. Seabad penuh sejak Revolusi Rusia, kegagalan aliansi antara Komunisme dan Islam masih terus mempengaruhi politik di dunia muslim.

_________

– John T. Sidel, adalah Profesor Sir Patrick Gillam untuk Politik Komparatif dan Internasional di Sekolah Ilmu Ekonomi dan Politik London, dan penulis dari buku yang akan terbit “Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia .” Essay ini adalah bagian dari seri Red Century yang dimuat pada website New York Times tentang sejarah dan warisan Komunisme 100 tahun setelah Revolusi Rusia.